Jelang Nataru, BPOM Temukan 92 Ribu Produk Ilegal, Ada Mi hingga Minuman Cokelat

Jakarta, Insertlive -

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan gelar intensifikasi pengawasan pangan di seluruh Indonesia jelang liburan Natal dan Tahun Baru 2026.

Pengawasan itu dilakukan sejak 28 November 2025 hingga 31 Desember mendatang. Menurut BPOM, jelang Natal dan Tahun baru, terjadi lonjakan konsumsi pangan olahan. Sehingga mereka melakukan pemeriksaan demi mencegah masyarakat mengonsumsi makanan yang berdampak buruk pada kesehatannya.

BPOM berfokus pada peredaran produk yang dijual secara offline seperti di ritel, gudang importir, distributor dan e-commerce. Mereka memprioritaskan pangan yang dijual secara ilegal, tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan rusak.

Mereka memeriksa 698 ritel, 663 ritel tradisional, 243 gudang distributor, 7 gudang importir, dan 1 gudang e-commerce. BPOM memeriksa lebih dari 121 ribu produk.

Berdasarkan hasilnya, BPOM menemukan puluhan ribu produk ilegal yang terjual bebas di pasaran di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut detailnya.

• Produk tanpa izin edar: 92.737 pcs
• Produk kedaluwarsa: 32.080 pcs
• Produk rusak: 1.319 pcs

BPOM juga mengumumkan terdapat 5 wilayah temuan yang banyak menjual produk ilegal hingga rusak.

Pangan tanpa izin edar terbanyak

• Tarakan
• Jakarta
• Pekanbaru
• Dumai
• Tasikmalaya

Pangan kedaluwarsa terbanyak

• Kupang
• Sumba Timur
• Ambon
• Bau-Bau
• Kepulauan Tanimbar

Pangan rusak terbanyak

• Ambon
• Mamuju
• Sofifi
• Balikpapan
• Surabaya

Selain itu, BPOM juga membeberkan jenis produk teratas yang dijual secara ilegal dan kedaluwarsa.

Pangan tanpa izin edar terbanyak

• Minuman sari kacang
• Pasta dan mi
• Minuman serbuk cokelat
• Krimer kental manis
• Olahan daging

Pangan kedaluwarsa terbanyak

• Minum serbuk berperisa
• Kembang gula/permen
• Bumbu siap pakai
• Pasta dan mi

Pangan rusak terbanyak

• Olahan perikanan dalam kaleng
• Susu kental manis
• Krimer kental manis
• Susu UHT/steril
• Pasta dan mi

Atas temuan tersebut, BPOM akan mengembalikan produk ke distributor untuk dimusnahkan. Mereka juga memberikan sanksi berupa peringatan atau pencabutan izin edar. BPOM juga siap melakukan proses hukum jika terjadi pelanggaran berat.

"BPOM berkomitmen senantiasa mengawal keamanan pangan. Berbagai upaya dan inovasi pengawasan terus dilakukan, termasuk penerapan teknologi, penguatan regulasi, serta peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan produk pangan yang beredar aman, bermutu dan bergizi," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar.

(agn/dia)