21 hours ago
4
Jakarta -
LPG 3 kg tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan pemerintah mengatur penjualan LPG 3 kg telah memicu kekisruhan hingga menimbulkan antrean di sejumlah pangkalan.
Hal ini terjadi usai Kementerian ESDM memerintahkan pengecer untuk beralih menjadi pangkalan resmi PT Pertamina (Persero). Hal ini diumumkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dan berlaku efektif mulai 1 Februari 2025.
Langkah tersebut dilakukan untuk menata kembali penjualan LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Menurut Yuliot para pengecer yang bertransformasi menjadi pangkalan akan mendapat nomor induk usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kita kan lagi menata, bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang pengecar, justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendapatkan nomor induk perusahaan terlebih dulu," kata Yuliot kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jum'at (31/1/2025) lalu.
Yuliot mengatakan, peralihan pengecer menjadi pangkalan telah diberi jeda waktu selama satu bulan. Adapun para pengecer di seluruh Indonesia dapat mendaftarkan diri secara online.
"Jadi kan perseorangan pun itu boleh. Mereka bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar. Kemudian masuk ke sistem OSS. Itu kita juga sudah integrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri," tambahnya.
Usai diberlakukan, terjadi antrean hingga kelangkaan stok LPG 3 kg di beberapa titik. Sejumlah pangkalan di kawasan Jakarta Barat dan Tangerang Selatan tutup. Sebab pangkalan-pangkalan ini kehabisan stok gas melon untuk dijual ke warga sekitar.
Berdasarkan pantauan detikcom, Selasa (4/2), kondisi pangkalan LPG 3 kg tutup akibat kehabisan stok ini seperti yang terjadi di Jalan Aria Putra, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Saat tiba di lokasi sekitar pukul 13.51 WIB, terlihat folding gate atau gerbang toko pangkalan sudah tutup.
"Sudah tutup, habis, besok lagi baru ada," jawab salah seorang penjaga pangkalan saat ditanyai detikcom.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat buka-bukaan soal penghapusan pengecer LPG 3 kg. Ia mengatakan, langkah itu diambil lantaran ada pihak yang berupaya mempermainkan harga.
"Laporan yang masuk di kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja, harganya itu kan kaya rakyat itu harusnya tidak lebih dari Rp 5.000-Rp 6.000," kata Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor ESDM, Jakarta, Senin (3/2).
Bahlil merinci, subsidi LPG yang digelontorkan negara sebesar Rp 12.000/kg. Akan tetapi, laporan yang masuk ke Kementerian ESDM, ada kelompok yang sengaja membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar.
Karena temuan tersebut, kata Bahlil, pemerintah menerbitkan regulasi yang menghapus pengecer sebagai distributor gas LPG 3 kg. Hal itu dilakukan agar pemerintah dapat mengontrol harga secara wajar.
Di parlemen, Bahlil menyatakan butuh penyesuaian dalam implementasi aturan baru. Tapi menurutnya pemerintah tidak bermaksud membuat masyarakat kesulitan memperoleh LPG 3 kg.
"Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/1).
Bahlil juga menegaskan tidak ada pengurangan volume dan subsidi terhadap gas melon tersebut. Terjadinya dinamika di masyarakat, sebut Bahlil, hal itu hanya persoalan perubahan aturan saja.
Terkait kisruh tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas kebijakan penjualan LPG 3 kg. Dalam pembahasan itu, Dasco menyebut Prabowo memerintahkan agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg mulai hari ini.
"Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di DPD RI, Selasa (4/2).
Di hari yang sama Bahlil melakukan sidak di salah satu pangkalan gas 3 kg di Jakarta Barat. Usai sidak, Bahlil mengaku dapat arahan langsung dari Prabowo terkait kisruh penjualan LPG 3 kg. Menurut Bahlil, Prabowo memberi instruksi langsung terkait distribusi LPG 3 kg.
Salah satu arahan yang diberikan adalah distribusi LPG 3 kg harus tepat sasaran agar pemberian subsidi juga tidak melenceng. Pemerintah diketahui menggelontorkan hingga Rp 87 triliun untuk mensubsidi produk tersebut.
"Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sesaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau," ujar Bahlil di Pangkalan LPG 3 kg Kevin Alesandro di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2).
Arahan lainnya, supplier atau pengecer yang selama ini sudah ada akan diubah menjadi sub pangkalan per hari ini. Mereka akan dibekali semacam teknologi untuk mempermudah pendataan terhadap harga dan jumlah LPG 3 kg yang dijual.
Selain itu mulai hari ini pengecer bisa kembali jualan LPG 3 kg dengan nama sub pangkalan. Nantinya Pertamina dan Kementerian ESDM akan membekali para pengecer dengan sistem aplikasi untuk menjadi sub pangkalan tanpa dikenakan biaya sepeser pun.
"Jadi mulai hari ini, pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi, dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun," katanya.
Ia juga memastikan Pertamina dan ESDM akan proaktif membantu proses pengecer menjadi sub pangkalan. Saat dikonfirmasi kriteria seperti apa yang bisa diangkat jadi sub pangkalan, Bahlil menyebut semua yang sudah beroperasi dan terdaftar akan jadi sub pangkalan secara otomatis.
(acd/acd)
