Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengatakan Prabowo memerintahkan pencabutan IUP 4 perusahaan di Raja Ampat, salah satunya PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). PT MRP menambang di Pulau Batang Pele yang tampak di Google Maps, namun sebagian area tertutup awan. Foto: Google Maps
Peninjauan dilakukan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq ke PT MRP yang mengelola Pulau Manyaifun (21 Ha) dan Pulau Batang Pele (2.031,25 Ha). Ia mengatakan persetujuan lingkungan tak akan diberikan ke PT tersebut. Tampak ada fasilitas wisata di Pulau Manyaifun, padahal di pulau sebelahnya ada tambang nikel. Foto: Google Maps
Pemerintah juga mencabut perizinan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) yang mengelola Pulau Kawei. Inilah foto satelit Pulau Kawei dari Google Maps. Foto: Google Maps
Foto satelit Pulau Kawei saat di-zoom in di Google Maps, tampak ada kerusakan akibat pertambangan. Menurut Menteri LH, Hanif terdapat kegiatan PT KSM yang berada di luar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 5 hektare. Foto: Google Maps
Pemerintah pun mencabut izin PT Anugerah Surya Pratama (ASP) di Pulau Manuran, Raja Ampat. PT ASP adalah penanaman modal asing China. Begini foto satelit pulau itu di Google Maps. Foto: Google Maps
Kegiatan menambang ini tampak di foto satelit Google Maps. Jika di-zoom, tampak lebih jelas kerusakan di Pulau Manuran, Raja Ampat. Menurut Menteri LH, Hanif, perizinan untuk PT ASP awalnya diberikan oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat. Foto: Google Maps
Satu lagi yang dicabut izinnya adalah PT Nurham, namun belum ada info kegiatannya. Sedangkan, ini adalah penampakan Pulau Gag dari foto satelit Google Maps. PT Gag Nikel (GN) melakukan pertambangan di sini. PT GN tidak termasuk dalam 4 perusahaan tambang yang dicabut izinnya, namun dilakukan peninjauan untuk perbaikan. Foto: Google Maps
Menurut Menteri LH, Hanif PT GN dinilai tidak menguasai teknologi penanganan dan tidak memiliki kemampuan untuk merehabilitasi. Inilah gambar detil dari pertambangan saat foto Google Maps kita zoom in. Foto: Google Maps