1 week ago
18
Jakarta -
Lebih dari 10 ribu pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex kena pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK terjadi usai raksasa tekstil tersebut tutup total karena pailit.
Merespons hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif menghadapi PHK massal tersebut.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah dituntut melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi penutupan PT Sritex. Sebab, penutupan PT Sritex akan menyebabkan PHK massal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ujung-ujungnya, karyawan lagi yang jadi korban. Padahal, mereka ini bekerja secara profesional, patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah, maupun perusahaan. Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka yang kelihatannya harus rela berkorban. Padahal kebutuhan mereka saat ini tengah meningkat. Memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran," kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (1/3/2025).
Menurut Saleh, tidak mudah mencari pekerjaan yang sesuai di tengah situasi perekonomian saat ini. Saleh meyakini ribuan karyawan Sritex tidak mempunyai tempat mengadu. Untuk itu, dia meminta pemerintah harus proaktif untuk membantu.
"Mereka masyarakat kelas menengah. Tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga. Dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia".
Saleh berharap pemerintah dapat mencari jalan terbaik bagi karyawan dan pekerja PT Sritex. Pada saat membahas hasil kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VII ke PT Sritex dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu. Agus memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.
"Ya, sekarang kita perlukan menteri Perindustrian turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK pasti memiliki jalan dan solusi," jelas dia.
Pernyataan Menaker Yassierli soal PHK Sritex di halaman berikutnya. Langsung klik
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara merespons soal korban pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pabrik Sritex tutup total hari ini, Sabtu (1/3/2025). Menurut data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, sejak 2024 hingga hari ini, korban PHK Sritex mencapai 10.969 pekerja.
Menurut Menaker, Kemnaker telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi PHK tersebut. Yassierli menjelsakan sejak diputuskan pailit pada Oktober 2024, pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.
"Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (1/3/2025).
Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.
"Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK," terang Yassierli.
