Vietnam Makin Agresif Soal AI, Indonesia Jangan Ketinggalan

Jakarta -

Vietnam memperkuat aturan soal pengembangan kecerdasan buatan (AI) di negaranya. Mereka sadar akan potensinya yang sangat besar dalam mendorong transformasi digital yang kini digalakkan banyak negara berkembang dan maju di seluruh dunia.

Pada tahun 2025, Vietnam akan menerapkan langkah-langkah hukum yang komprehensif untuk mengatasi tantangan utama dalam pengembangan AI. Resolution No. 57-NQ/TW, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2024 oleh Biro Politik, dan kemudian diperkuat oleh Sekretaris Jenderal To Lam pada tanggal 13 Januari 2025, menguraikan empat pilar yang mendorong inovasi teknologi digital.

1. Tata kelola yang fleksibel: mendorong inovasi dengan menghilangkan pendekatan 'jika Anda tidak dapat mengelolanya, larang saja' dalam pembuatan undang-undang
2. Infrastruktur terintegrasi: mengembangkan infrastruktur modern untuk mendukung pertumbuhan AI yang aman dan efisien
3. Tenaga kerja berkualitas tinggi: berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk membangun kumpulan bakat AI yang terampil
4. Peningkatan perlindungan kekayaan intelektual: memperkuat keamanan data, perlindungan teknologi, dan hak IP melalui pembaruan peraturan.

Selain itu, rancangan Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital dan rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi memperkenalkan ketentuan terkait AI yang harus dipantau secara ketat.

Rancangan Undang-Undang DTI terdiri dari 8 bab dan 73 pasal, dengan Bagian 5 dari Bab IV didedikasikan untuk regulasi AI. Undang-undang tersebut memperkenalkan insentif investasi, perpajakan, penggunaan lahan, dan sewa untuk proyek dan perusahaan di industri teknologi digital, termasuk AI. Insentif penting untuk proyek khusus berskala besar berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Penanaman Modal meliputi:

1. Insentif investasi khusus: pajak penghasilan badan (PPh) preferensial dan manfaat hukum lainnya
2. Pengurangan biaya R&D: pengurangan 150 persen dari biaya R&D aktual dari pendapatan kena pajak, sesuai dengan undang-undang akuntansi
3. Pembebasan pajak penghasilan pribadi (PPH): pembebasan 5 tahun untuk para ahli, ilmuwan, dan bakat khusus yang terlibat dalam proyek yang memenuhi syarat
4. Insentif sewa permukaan tanah dan air: pembebasan penuh untuk 10 tahun pertama, diikuti dengan pengurangan 50 persen untuk jangka waktu yang tersisa
5. Kepabeanan dan Preferensi Pajak: prosedur yang disederhanakan dan pembebasan dari ketentuan omzet impor/ekspor.

Selain insentif investasi, rancangan UU DTI juga memperkenalkan peraturan untuk memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab, termasuk:

1. Praktik AI yang dilarang: melarang penggunaan AI yang mengganggu pengambilan keputusan individu, merugikan kelompok rentan, atau memperluas basis data sensitif untuk tujuan yang tidak sah
2. Persyaratan pelabelan: produk digital yang dihasilkan AI harus diberi label untuk memastikan transparansi
3. Regulatory sandbox: periode uji coba hingga 2 tahun (dengan kemungkinan perpanjangan) untuk produk dan layanan digital yang inovatif, yang memungkinkan pengujian terkendali di bawah pengawasan peraturan.

Urgensi regulasi AI memang bertambah ketika meluasnya penggunaan teknologi ini di sektor-sektor penting. Dari algoritma penilaian kredit hingga sistem prediksi kriminal, AI memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Di bidang kesehatan, misalnya, AI sudah digunakan untuk membantu diagnosis penyakit, seperti kanker, dengan menganalisis data medis dan hasil pencitraan.

Karena itu, sudah banyak negara yang mengatur pemakaian AI di negara mereka masing-masing. Demikian melansir Vietnam Briefing.

(ask/ask)