1 month ago
25
Jakarta -
Pengawas kebebasan sipil Civicus yang berpusat di Johannesburg, Afrika Selatan, telah mengidentifikasi bahwa isu terkait Palestina adalah alasan terjadinya penindasan global terhadap kebebasan berbicara (sebesar 10%) pada 2024.
Civicus yang memantau kondisi kebebasan sipil secara global, laporan 2024 mengatakan pelanggaran yang didokumentasikan terjadi di wilayah Palestina yang diduduki Israel, atau dilakukan terhadap orang-orang di berbagai negara yang menyatakan solidaritas pada Palestina.
"Kurangnya ruang publik terbuka berakar pada sejumlah masalah. Konflik-konflik besar seperti pendudukan Israel di Gaza telah mempengaruhi jutaan orang dan penghidupan mereka dan menciptakan kondisi bagi sumber-sumber negara dan non-negara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan otoriter," kata laporan itu, seperti dikutip dari Middle East Eye.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan itu juga menyatakan bahwa hal ini paling menonjol terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), yang dikenal sebagai 'rumah' bagi pemerintahan paling represif di dunia.
Dalam studi tersebut, ke-18 negara yang dinilai di kawasan MENA, termasuk Palestina yang diduduki, masuk dalam kategori 'obstructed' (terhalang), 'repressed' (tertindas), atau 'closed' (tertutup). Total ada lima kategori dalam studi ini, dengan dua kategori teratas adalah 'open' (terbuka) dan 'narrowed' (terbatas/menyempit).
Israel , Lebanon , dan Maroko merupakan negara-negara dengan peringkat tertinggi di kawasan ini berdasarkan klasifikasi 'obstructed' (terhalang). Sedangkan sebagian besar negara Teluk, serta Mesir dan Iran dianggap 'closed' (tertutup).
Di Israel dan Yordania, pihak berwenang telah menerapkan undang-undang untuk menargetkan dan mengadili orang-orang yang mengekspresikan solidaritas pada Palestina melalui protes anti-perang dan postingan di media sosial.
Israel juga melanjutkan kampanye pembatasan jurnalis. Kantor media dan liputan media massa, termasuk melalui penutupan kantor Al Jazeera di Tepi Barat dan Badan J-Media melalui perintah militer.
Laporan tersebut juga menyoroti kebrutalan polisi Israel dan penahanan sewenang-wenang terkait protes mingguan oleh warga Israel yang menuntut kesepakatan penyanderaan dengan Hamas.
Selama serangan di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, sekitar 250 tawanan dibawa kembali ke Gaza, tetapi kurang dari seratus orang kini diyakini masih berada dalam tahanan mereka.
Genosida yang dilakukan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 50.600 (per 8 April 2025) orang warga Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.
Ruang Perbedaan Pendapat Dipersempit
Di Amerika Serikat (AS), hanya dua ekonomi besar yang berada di peringkat kategori 'open' (terbuka) dalam hal kebebasan sipil, yakni Kanada dan Uruguay.
Masyarakat yang dinilai masih terbuka lainnya adalah beberapa negara kepulauan di Hindia Barat. Sedangkan AS sendiri dilabeli sebagai 'narrowed' (terbatas/menyempit).
"Sejak Oktober 2023, AS telah menyaksikan salah satu unjuk rasa dukungan terbesar bagi rakyat Palestina dalam sejarah terkini, yang diungkapkan melalui gelombang protes solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lonjakan protes ini ditanggapi dengan respons yang keras dan penuh kekerasan," kata laporan tersebut.
Pada April dan Mei 2024 saja, laporan tersebut melanjutkan, pihak berwenang menahan lebih dari 3.200 mahasiswa, fakultas, staf, dan jurnalis dalam penggerebekan kampus di seluruh negeri.
Pihak berwenang universitas menuduh mahasiswa dan organisasi yang menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina melakukan pelanggaran seperti 'dukungan material untuk terorisme', meskipun tidak ada bukti, dan telah mengusulkan tindakan diskriminatif seperti pembatalan visa dan deportasi.
Civicus mengatakan telah terjadi 'peningkatan yang nyata' dalam penutupan ruang publik di seluruh dunia. Data mereka menunjukkan bahwa hampir 71% orang di Bumi tinggal di lingkungan masyarakat yang tertekan atau tertutup, sementara hanya 2,1% yang tinggal di masyarakat terbuka.
Laporan tersebut memuat rekomendasi bagi pemerintah, badan internasional, sektor swasta, dan pemegang saham lainnya, yang mendesak mereka untuk berupaya mencabut undang-undang yang menghambat kerja masyarakat sipil dan mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia, jurnalis, pengunjuk rasa, dan anggota kelompok terpinggirkan seperti masyarakat adat dan LGBTQ+.
Civicus juga menyerukan adanya konsultasi yang memadai dengan publik dan masyarakat sipil, sehingga masukan mereka diperhitungkan sebelum penyusunan undang-undang, dan untuk akses internet yang dapat diandalkan dan tanpa hambatan tanpa adanya penghentian paksa di masa krisis.
"Pernyataan yang bersifat memfitnah, ancaman, tindakan intimidasi, dan stigmatisasi juga harus dikecam secara terbuka oleh pejabat terpilih," kata laporan itu.
Simak Video "Video: Detik-detik Rudal Israel Hantam Pengungsian Warga di Gaza"
[Gambas:Video 20detik]
