3 weeks ago
18
Jakarta -
Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan salah satu modal dalam menggerakan roda perekonomian. Dengan adanya subsidi, maka harga BBM pun menjadi lebih murah.
Kehadiran BBM subsidi dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Sisa uangnya dapat digunakan untuk membeli keperluan primer seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan sekolah.
Sebaliknya, jika subsidi BBM tidak ada makan harga bensin akan melonjak. Hal ini berimbas pada ongkos transportasi yang naik dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar BBM subsidi tepat sasaran, Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang dituangkan dalam RAPBN 2025.
Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran.
"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menyebut fakta distribusi subsidi yang ditujukan untuk rakyat belum merata. Oleh karenanya, teknologi digital bisa menjadi cara untuk menanggulangi masalah ini.
"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo.
Pidato Prabowo sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh BPH Migas. BPH Migas menggunakan teknologi berupa QR Code, CCTV, dan teknologi lain dalam mengawasi penyaluran BBM Subsidi.
Di samping itu, Pertamina sebagai BUMN di bidang energi juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM melalui program Subsidi Tepat. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, masyarakat harus mendaftarkan subsidi tepat di situs MyPertamina.
Sejak 1 Juli 2020 masyarakat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Pendaftaran subsidi tepat MyPertamina dapat dilakukan secara offline dan online.
Subsidi Mobil Listrik
Selain subsidi BBM, mobil listrik (EV) juga turut menjadi perhatian pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi Net Zero Emission (NZE) 2060.
Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penting bagi bangsa ini untuk menjadi lebih adaptif di tengah persaingan global. Ia menyebut subsidi ini berkaitan dengan investasi.
"Seingat saya, kendaraan bermotor Rp 7 juta. Mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu. Contoh Thailand, memberikan subsidi pada mobil listrik 68. Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia," kata Jokowi.
Untuk mewujudkan ekosistem EV, pemerintah juga membangun SPKLU untuk mendukung mobil listrik dan motor listrik. Hingga saat ini, pembangunan SPKLU masih terus berlanjut.
Per Juli 2024, jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencapai 1.882. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EV yaitu melakukan berbagai investasi dengan pihak lain, salah satunya adalah PT LBM Energi Baru Indonesia yang memproduksi bahan katoda baterai lithium.
(anl/ega)
