Rembuk Tani: Jurus Kembalikan Senyum Petani Lewat Lancarnya Pupuk Subsidi

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pupuk memainkan peranan penting untuk menggapai target tersebut karena mendorong produktivitas tanaman pangan.

Namun, tak dapat dipungkiri, penyaluran pupuk khususnya pupuk subsidi kerap kali menghadapi tantangan di lapangan. Kondisi ini sering kali membuat senyum petani berubah menjadi kekhawatiran akan keberlanjutan produksi mereka.

Rembuk Tani hadir sebagai solusi yang diharapkan mengatasi persoalan penyaluran pupuk subsidi. Melalui Rembuk Tani, petani bisa menyampaikan berbagai masalah dan keluh kesah mereka. Harapannya, persoalan dalam penyaluran pupuk subsidi dapat teratasi dan senyum petani pun kembali.

Seperti yang berlangsung di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur. Rembuk Tani digelar dan dihadiri ratusan petani. Dalam gelaran tersebut, para petani menyampaikan berbagai persoalan mereka akan akses pupuk subsidi. Intinya, para petani yang bercocok tanam di kaki Gunung Rinjani ini ingin mendapat kemudahan dalam mendapatkan pupuk tersebut.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menjelaskan, Rembuk Tani digelar untuk mendapat masukan atas persoalan yang dihadapi petani khususnya mengenai pupuk subsidi. Rahmad menerangkan, pemerintah melakukan berbagai upaya agar hasil produksi petani terus meningkat. Ia mengatakan, di antaranya adalah meningkatkan volume pupuk subsidi.

Ia pun menjelaskan, dulu volume pupuk subsidi menyesuaikan anggaran. Kini, penyaluran pupuk subsidi ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

Menurut Rahmad, tanpa tambahan volume maka petani sudah kehabisan pupuk subsidi. Pemerintah pun menetapkan volume pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton.

"Kalau seumpama tidak dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tidak mendapat pupuk subsidi," kata Rahmad dalam Rembuk Tani di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Sabtu (28/9/2024) lalu.

Cukup KTP Tebus Pupuk Subsidi

Dalam kesempatan itu, Rahmad mengatakan, pemerintah juga berupaya agar petani lebih mudah mendapatkan pupuk subsidi. Untuk menebus pupuk subsidi misalnya, petani cukup membawa KTP. Langkah ini telah diterapkan dari Februari 2024. "Pakai KTP saja yang berhak datang," kata Rahmad.

Rahmad menjelaskan digitalisasi melalui i-Pubers juga diterapkan dalam rangka penyaluran pupuk subsidi ini. Adanya digitalisasi ini diharapkan penyaluran pupuk subsdi tepat sasaran.

"Awal pertama kali i-Pubers diterapkan, sulit banget, betul? Orang sakit harus digotong datang ke kios. Bapaknya nggak bisa berangkat, anaknya nggak bisa mewakili. Tapi itu semua sudah kita perbaiki," katanya kala itu.

Volume pupuk subsidi benar-benar naik pada 2025. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 644/kPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025. Keputusan mengenai alokasi pupuk subsidi 2025 diteken Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 19 November 2024.

"Pertama, menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis, jumlah, dan sebaran provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini," bunyi keputusan tersebut.

Secara rinci alokasi pupuk subsidi berdasarkan jenisnya yakni pupuk urea 4.634.106 ton, pupuk NPK 4.268.096 ton, NPK untuk kakao 147.798 ton, dan jenis organik 500.000 ton. Pupuk bersubsidi sektor pertanian diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, padi, jagung, dan kedelai. Kemudian untuk hortikultura, cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan/atau perkebunan, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Adapun luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare (ha), termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pupuk Subsidi Jadi Kunci Swasembada Pangan

Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan agar pupuk subsidi lebih cepat sampai di tangan petani. Percepatan itu dilakukan melalui pemangkasan birokrasi. Hal ini juga menjadi bagian dari jurus pemerintah untuk mengejar target swasembada pangan pada 2027, atau lebih cepat dari rencana semula pada 2028.

"Kita berusaha keras agar tidak ada impor lagi di 2028, sebenarnya 2027 akhir ya. Kalau ada impor pun artinya sedikit," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat wawancara khusus dengan detikcom pada 29 November 2024.

Zulhas mengatakan untuk mencapai swasembada pangan ada berbagai cara. Untuk swasembada beras, ada dua pendekatan. Pertama, optimasi lahan sawah hingga pembangunan irigasi.

Kedua, cetak sawah baru. Zulhas mengatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memulai proyek tersebut, salah satunya di Merauke, Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah. Untuk di Merauke target cetak sawah baru mencapai 1 juta ha.

Ketiga, pemerintah sepakat untuk memangkas aturan penyaluran pupuk subsidi. Menurutnya, selama ini alur penyaluran sangat panjang, seperti harus menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan.

"Ruwet, ini kita pangkas dan sudah selesai. Saya rapat koordinasi, pupuk dari SK Mentan, langsung Pupuk Indonesia, langsung ke pengecer. Berapa banyak itu yang dipangkas? Biasanya kebijakan-kebijakan selalu curiga kepada rakyat. Padahal kan rakyat kita ini paling jujur, jadi saya bilang pangkas," tegasnya.

Sektor pertanian merupakan salah satu penopang ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 13,71% atau terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2024. Sektor pertanian berada persis di belakang lapangan usaha industri pengolahan yang berkontribusi 19,02%.

Oleh karena itu, kelancaran dalam penyaluran pupuk subsidi menjadi hal penting untuk menopang ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Prabowo-Gibran menjadikan Indonesia swasembada pangan di 2027.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor mengatakan, penyaluran pupuk subsidi umumnya telah berjalan lancar dan belum ada keluhan yang berarti. Jika terus dipertahankan, ia optimistis target swasembada pangan akan tercapai.

"Kami konfirmasi mulai bulan kemarin (Desember 2024) pada umumnya sudah berjalan lancar. Belum ada yang komplain. Kalau hal tetap berjalan baik. Isyaallah target untuk swasembada pangan bisa tercapai," ungkapnya kepada detikcom.

Semakin Dekat dengan Petani

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menjelaskan, Rembuk Tani merupakan program yang diinisiasi perusahaan untuk memperkuat komunikasi langsung dengan petani. Dengan demikian, perusahaan memahami aspirasi dan tantangan yang dihadapi di lapangan guna memberikan solusi terkait distribusi pupuk subsidi.

"Program ini berperan sebagai sarana untuk mengedukasi atau mensosialisasikan tata cara penebusan pupuk subsidi dan memastikan kebijakan distribusi tepat sasaran langsung kepada penerima manfaat," katanya kepada detikcom.

Dia menjelaskan, sejak dimulai pada 10 September 2024, Rembuk Tani telah digelar di 89 titik dan menjangkau sekitar 30.000 petani di tingkat kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia.

"Program ini diharapkan berlanjut hingga tahun 2025 dengan target memperluas cakupan wilayah dan meningkatkan jumlah petani yang teredukasi. Harapannya, melalui Rembuk Tani, penyerapan pupuk subsidi dapat meningkat secara signifikan, mendukung produktivitas pertanian, dan menjaga ketahanan pangan nasional," paparnya.

Sementara, digitalisasi melalui i-Pubers sejatinya telah diluncurkan perusahaan pada 24 Juni 2023. Digitalisasi ini dirancang agar distribusi pupuk bersubsidi lebih transparan, efisien dan tepat sasaran. Sistem ini memungkinkan pemantauan real time melalui command center. Hingga akhir 2024, lebih dari 26.000 kios di seluruh Indonesia telah terdigitalisasi melalui i-Pubers.

"Aplikasi ini memungkinkan pemantauan distribusi pupuk bersubsidi secara real-time, mengurangi risiko penyimpangan, dan memastikan pupuk diterima oleh petani yang terdaftar di sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)," katanya.

Wijaya juga mengatakan, pemerintah telah menyederhanakan proses penebusan pupuk subsidi. Petani yang terdaftar di e-RDKK, cukup menunjukkan KTP saja saat menebus di kios resmi. Bagi petani yang berhalangan, penebusan dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan membawa dokumen pendukung seperti KTP petani, KTP wakil, kartu keluarga, dan surat kuasa bermeterai.

Adapun realisasi penyaluran pupuk subsidi di 2023 sebesar 6,18 juta ton atau 100% dari target yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, realisasi pada 2024 sebesar 7,34 juta ton atau 100,7%

"Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan nilai subsidi Rp 46,8 triliun," jelas Wijaya.

(acd/kil)