5 days ago
15
Jakarta -
Di era modern saat ini, Indonesia masih dihadapi kesenjangan digital. Tantangan tersebut harus segera diatasi di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jika tidak Indonesia dalam situasi darurat.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) merilis publikasi kebijakan baru yang berjudul "Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia" atau Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia.
Dalam laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang, jika tidak ditangani, dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Kepala Perwakilan UNDP Indonesia,Norimasa Shimomura di Tribrata, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Disampaikannya, pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital.
"Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia," ucapnya.
UNDP menuturkan seiring dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan berkeadilan, ketiga tantangan ini harus segera diatasi. Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank, dan kelompok masyarakat sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Rekomendasi yang diberikan termasuk mempersempit kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi.
Kemudian, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, serta menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan visi pemerintah dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mencapai inklusivitas digital. Ia mengatakan transformasi digital bukan sekadar pilihan. Menurutnya, ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia.
"Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor Teknologi dan Informasi," kata Nezar.
"Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan," sambungnya.
Menanggapi laporan UNDP ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.
(agt/agt)
